Dipimpin oleh Ketua PA Lahat YM Bapak Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy dan Wakil Ketua YM Bapak Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H., kegiatan ini membahas pelaksanaan surat tercatat sebagai metode pemanggilan resmi dalam perkara perdata, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023. Surat tercatat menjadi alternatif ketika e-Court tidak bisa digunakan, seperti ketika pihak tidak memiliki domisili elektronik.

 

 

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala. Di antaranya, ketidaksesuaian antara nama dan foto penerima yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan penyerahan surat, serta surat yang tidak sampai meski alamat sudah benar. Lamanya waktu pengiriman dan pencantuman identitas penerima yang tidak jelas, seperti "pamannya" atau "ibunya", juga menjadi sorotan.

PT Pos Indonesia merespons dengan menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh, serta mengembangkan sistem identifikasi hubungan penerima yang lebih spesifik dan sah. Mereka juga menekankan pentingnya pengiriman segera setelah Penetapan Hari Sidang (PHS), dengan dukungan pencairan biaya pengiriman pada hari yang sama, demi efektivitas layanan one day service.

Melalui sinergi ini, PA Lahat berharap implementasi surat tercatat semakin akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi model perbaikan layanan pemanggilan perkara secara nasional.